Gandeng BNPB, Bobby Geser Anggaran Rp430 M demi Infrastruktur dan Sekolah Gratis

MEDAN, – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan dana jumbo sebesar Rp430 miliar untuk percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor. Anggaran ini dialokasikan ke lima bidang prioritas demi menormalkan kembali wilayah terdampak.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, merincikan bahwa porsi terbesar sebesar Rp275 miliar menyasar infrastruktur, mulai dari perbaikan jalan, jembatan, hingga normalisasi sungai dan rehabilitasi rumah. Sisanya tersebar untuk sektor pendidikan (Rp36,8 miliar), kesehatan (Rp6,9 miliar), komunikasi (Rp1,68 miliar), serta bantuan keuangan daerah (Rp110 miliar).

“Kita lakukan pergeseran anggaran. Khusus bidang pendidikan, dananya dibagi untuk perbaikan fisik dan program SPP gratis di lokasi bencana,” ujar Bobby saat Rakor bersama Satgas Rehabilitasi Pascabencana di Kantor Gubernur Sumut, Senin (12/1/2026).

Target Hunian Tetap (Huntap)

Selain dana tersebut, Pemprov Sumut juga menyiapkan Rp12 miliar untuk membangun 200 unit Huntap. Bobby menekankan pentingnya sinkronisasi data dengan BNPB Indonesia agar bantuan tidak tumpang tindih. Jika seluruh rumah sudah tercover pusat, anggaran daerah akan dialihkan untuk meningkatkan kualitas bangunan Huntap yang ada.

BNPB: Pengungsi Harus Pindah Sebelum Puasa

Senada dengan itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah pusat yang menyiapkan 5.951 unit Huntap untuk Sumut. Ia menargetkan tidak ada lagi warga di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan.

“Semua harus sudah di hunian sementara (huntara), sewa rumah, atau rumah kerabat yang biayanya kami tanggung. Kami juga siapkan santunan Rp600 ribu per jiwa/bulan, hingga modal usaha Rp5 juta bagi pengusaha terdampak,” tegas Suharyanto.

Evaluasi Pemulihan

Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, Tito Karnavian, mencatat secara umum kondisi Sumut membaik. Namun, ia memberi catatan khusus untuk wilayah Tapsel, Tapteng, Taput, dan Sibolga agar mempercepat pemulihan indikator ekonomi dan layanan publik.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri Wamen PPPA Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, Wagub Sumut Surya, serta para kepala daerah terdampak.(rel/ams)